Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) Desa Lengkong mengajukan Badan Hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui pejabat Notaris di Kabupaten Pati untuk legalitas kelompok budidaya ikan dan udang Mino Tirto Lestari

LENGKONG, 11 NOVEMBER 2021.

 

lengkong-batangan.desa.id-  Dalam rangka melegalkan usaha pembudidaya ikan (Pokdakan ) Desa Lengkong yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan  mereka mengajukan Badan Hukum ke Notaris di Kabupaten Pati, agar keberadaan kelompok mereka diakui secara legal dan syah oleh Pemerintah. Kelompok ini  beroperasi dibidang pembesaran ikan dan udang.

Penandatanganan berkas pengajuan Badan Hukum oleh ketua kelompok

Kelompok masyarakat pembudidaya ikan ini terbentuk tahun 2018 di salah  satu rumah warga diadakan musyawarah yang dikuti 25 orang peserta  membentuk suatu kelompok pembudidaya ikan yang mereka tetapkan nama kelompok dan sekaigus nama-nama pengurus. Nama kelompok ditetapkan Mino Tirto Lestari dan  kepengurusan ketua kelompok Puji Handoyo Anwari, sekretaris Sutrisno, bendahara Norhamid dan selaku pengawas kelompok Ibu Sunikhah. Ke 3 orang pengurus dan 1 orang pengawas mereka bersama-sama pergi ke Notaris untuk mendaftarkan kelompok mereka agar diakui secara syah keberdaan kelompoknya.

Sekretaris kelompok menandatangani berkas dihadapan notaris

Dengan bimbingan Petugas Penyuluh Lapangan( PPL )  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mereka memberanikan diri mendafarkan Badan Hukum. Dengan mengikuti protokol kesehatan mereka memasuki ruangan Notaris Sri Ariyani, dan satu persatu mereka menandatangani berkas pengajuan Badan Hukum dimulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahar dan Pengawas.

 

Pengawas kelompok juga ikut menandatangani berkas pengajuan Badan Hukum

Sebelum penanda tangan berkas petugas dari kantor Notaris membacakan isi dari berkas pengajuan dan  semua penguru disuruh mencermati isi berkas apakah sudah benar atau masih ada yang perlu diralat atau perlu dibenahi sebelum diajukan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham).

Semua pengurus diberi pengertian tentang badan hukum yang diajukan

 

 

legimanmuhlis@gmail.com

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan